TangerangHitz, Tangerang – Industri ritel modern di Indonesia, khususnya jaringan swalayan minimarket seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) dan PT Indomarco Prismatama (Indomaret), sedang menjadi sorotan akibat bertemunya dua isu strategis di ruang publik. Isu pertama berkaitan dengan berkembangnya narasi media sosial yang mengaitkan penutupan gerai ritel modern dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dengan program pendirian Koperasi Desa atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dua hal ini berfokus pada dinamika internal ketenagakerjaan, yaitu munculnya laporan mengenai efisiensi dan pengakhiran hubungan kerja yang menyasar karyawan senior dengan masa kerja di atas 11 tahun.
Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi yang mengklaim Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemerintah menutup gerai Alfamart dan Indomaret demi memberi jalan bagi Koperasi Desa adalah sebuah disinformasi (misleading content). Komisi V DPR RI serta Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa menegaskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk mencabut izin usaha atau menutup gerai swasta, dan tidak pernah memodelkan kebijakan yang mematikan ritel modern demi koperasi. Program Koperasi Desa dirancang untuk memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok dan barang subsidi (seperti beras SPHP, Minyakita, dan pupuk) di tingkat desa serta memberdayakan produk UMKM lokal, bukan untuk menggantikan atau menutup paksa minimarket swasta yang telah berizin. Kebijakan yang dikaji pemerintah adalah penataan regulasi izin ekspansi baru di perdesaan untuk mencegah praktik monopoli, bukan penghentian operasional gerai yang sedang berjalan.
Baca juga: Program Pilah Sampah Berhasil Kurangi Pengiriman Sampah ke Bantargebang
Penutupan gerai ritel modern yang benar-benar terjadi di beberapa daerah dipicu oleh penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta aturan zonasi jarak minimal (berkisar 500 meter hingga 1 kilometer) dari pasar tradisional. Contoh konkret terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, di mana pemerintah daerah menghentikan operasional 25 gerai minimarket yang terbukti melanggar Perda Zonasi Tahun 2021. Penutupan tersebut berdampak langsung pada potensi PHK atau relokasi kerja bagi 150 hingga 200 karyawan, yang kemudian memicu aksi unjuk rasa pekerja di kantor bupati setempat. Peristiwa penegakan aturan zonasi daerah inilah yang diputarbalikkan di media sosial dan dikaitkan secara keliru dengan isu Koperasi Desa.
